KETIKA PRINSIP DIJUAL MURAH : WAJAH ASLI BUDAYA PRAGMATISME POLITIK DI INDONESIA

 

Oleh : Zaely Putrawan 

(Ketua IPNU PAC.KEDIRI)

BUDAYA PRAGMATISME POLITIK

        Budaya politik nasional kita terperosok dalam dekapan kapitalis birokrat yang lahir dari rahim-rahim pragmatisme tanpa martabat dan idealisme. Hal demikian justru membuat publik miris untuk berpikir tentang masa depan republik ini. Program kerja, janji manis, dan gagasan yang diucapkan ketika hendak menjadi wakil rakyat selalu saja diingkari setelah mereka duduk di birokrasi pemerintahan. Semua yang digambar-gemborkan dalam wajah kampanye, menjadi kata tanpa laku. Orientasi kebijakan mereka pun selalu saja berbeda jauh dengan apa yang telah diidealkan. 

        Keberadaan politisi dalam struktur pemerintahan dewasa ini cenderung selalu menempatkan diri di atas masyarakat. Mereka juga sering merasa lebih penting menjadi abdi negara dan kekuasaan, daripada menjadi pelayan atau abdi rakyat yang seharusnya Lebel itu mereka terima. Posisi birokrasi acap kali tidak membumi, dan malah menjauh dari realitas keseharian masyarakat. Hal itulah, yang telah membuat praktik birokrasi hanya sekedar melahirkan kesewenangan, elitisme apatisme, dan malah antirakyat. Hal lain juga, praktek politik money (uang) para kandidat selama pemilu dan pilkada, sampai praktek jual beli keputusan pemimpin, seperti dalam jaringan para calo' anggaran, menunjukkan kenyataan vulgar bahwa politik kita merosot menjadi barang dagang dalam pasar kuasa. 

         Praktik-praktik kenegaraan direduksi menjadi praktik-praktik personal demi kepentingan personal pula. Mewabahlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saling curiga merajalela, hilanglah persaudaraan bangsa. Tiada kepastian hukum, etika bernegara dan berbangsa rusak dan ambruk. Rakyatpun krisis kepercayaan terhadap negara, partai politik, dan lembaga - lembaga publik. Ini mengakibatkan ongkos politik sangat mahal. Namun, biaya politik yang jauh lebih mahal dan merusak adalah perilaku para elit yang melakukan praktik transaksi kepentingan dan korupsi politik. Ekstraksi kekayaan negara untuk kepentingan politik direguk dengan berbagai cara, misalnya dengan dana rumah aspirasi, dana sosialisasi, dan berbagai macam lagi. 

         Sebagai organisasi masyarakat yang besar, NU (Nahdlatul Ulama') perlu terus mendorong terwujudnya sistem dan tata-laku politik yang bermartabat, yaitu tata laku mendapatkan dan memanajemen kekuasaan berdasarkan tata nilai ideal kehidupan dimana terkandung moralitas, norma, dan hukum, jangan malah ikut ikutan mengambil jalan yang salah. Fungsi terpenting politik bermartabat antara lain mengangkat harkat martabat bangsa melalui pemenuhan hak-hak dasar publik, seperti yang dirumuskan konstitusi negara. Setiap pribadi yang terlibat sebagai penyelenggara negara, semestinya menjadi penerjemah yang cerdas dan Arif serta pelaksana amanat konstitusi yang konsisten.

Ingat ! Sebagai mahluk Tuhan wabilkhusus pemimpin ummat, apa yang terjadi, dilakukan, dipikirkan, digagaskan anda saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan sang Kholik, maka berpikirlah sebelum bertindak jangan sampai hal tersebut membuat anda semua terjatuh dalam jurang kerusakan. 

Penulis : Zaely Putrawan